ETH Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Pertahankan Polri di Bawah Presiden demi Stabilitas dan Penegakan Hukum Berkeadilan
Nusantara Expost News || Jakarta, 7 Mei 2026 — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, memperkuat koordinasi antar lembaga negara, serta memastikan reformasi kelembagaan Polri berjalan secara efektif, profesional, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua Umum DPN ETH, H. Dedy Safrizal, menyampaikan bahwa posisi Polri sebagai institusi penegak hukum dan keamanan negara harus tetap berada dalam kendali langsung Presiden guna menjaga efektivitas kebijakan nasional di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Keputusan Presiden Prabowo mempertahankan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah tepat demi menjaga marwah institusi kepolisian serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujar H. Dedy Safrizal dalam keterangannya kepada media, Kamis (7/5/2026).
DPN ETH juga mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai bagian dari pengawasan dan peningkatan akuntabilitas institusi kepolisian di Indonesia.
Selain itu, ETH menilai revisi Undang-Undang Polri harus menjadi momentum penting untuk memperkuat reformasi kepolisian agar semakin transparan, modern, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN ETH, Ganda Satria Darma, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penegakan hukum agar tetap berpihak kepada masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mendukung aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan berintegritas.
“ETH akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat, menjaga keadilan, serta mendukung reformasi Polri demi terciptanya keamanan nasional dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” tegas Ganda Satria Darma.
Menurutnya, penguatan institusi Polri harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta pengawasan yang transparan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman.
DPN ETH berharap langkah reformasi yang sedang disiapkan pemerintah dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, terpercaya, serta mampu menjawab tantangan keamanan nasional di masa mendatang.