NusantaraExpost.com – Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menggandeng Institut Leimena untuk meluncurkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang BSAN dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua peserta didik.
Peluncuran BSAN ini menjadi bentuk komitmen kolaborasi bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan berbagai lembaga yaitu Institut Leimena, Sasakawa Peace Foundation (SPF), Inovasi, didukung oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
“Peluncuran BSAN adalah langkah strategis untuk menghadirkan wajah baru pendidikan di Maluku. Pendidikan bukan hanya berorientasi pada capaian akademis, tapi kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap keberagaman fisik dan sosial peserta didik sebagai fondasi utama proses pembelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membacakan sambutan dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat peluncuran BSAN di Ambon pada 13 Juli 2026.
Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang memiliki inisiatif tinggi dalam menghadirkan lingkungan dan budaya sekolah aman dan nyaman.
Peluncuran BSAN di Maluku mengusung tema “Membangun Sekolah Aman, Nyaman, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB)”, dihadiri 120 peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas dari seluruh jenjang pendidikan di Maluku.
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan peran aktif pemerintah daerah dalam penerapan BSAN menjadi sangat penting. Keterlibatan pemerintah baik di pusat maupun daerah dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci suksesnya budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah.
“Konsep BSAN ini melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, mulai dari Kementerian, pemerintah daerah, hingga orangtua, masyarakat, dan media,” kata Matius.
Matius menyatakan Institut Leimena bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di Maluku telah mengadakan Program LKLB untuk Perdamaian sejak tahun 2024.
Program itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti,
Yang kemudian mendorong agar Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi model untuk penerapan BSAN.
“Pak Menteri (Abdul Mu’ti) mengharapkan agar Maluku menjadi salah satu provinsi dengan sekolah-sekolah model BSAN berbasis LKLB, yaitu di mana penguatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya ikut mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman, sebagai barometer bagi pelaksanaan BSAN di daerah lainnya di Indonesia,” kata Matius.
Matius menambahkan Program LKLB untuk Perdamaian di Maluku juga menarik minat delegasi dari pemerintahan BARMM atau Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao, Filipina, untuk datang mempelajari langsung ke Ambon pada Februari 2026.
“Akhir Juni kemarin di markas besar PBB di New York, saya bertemu dengan Perwakilan Tinggi dari UN Alliance of Civilizations, atau Aliansi Peradaban PBB, yang memiliki pilar pendidikan.
Ia juga sangat tertarik mendengar pengalaman di Maluku. Semoga melalui program ini, Maluku semakin dikenal luas di dunia,” ujar Matius.